Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

PENTINGNYA PEMAHAMAN KEPEMILUAN UNTUK APARAT PEMERINTAH

Diterbitkan pada Kamis, 28 Jun 2012
User Rating:  / 1
TerburukTerbaik 

KUNINGAN- Badan Kesbangpolinmas pada hari Selasa (26/6) menggelar acara Sosialisasi Undang-Undang bidang politik dan Hak azasi manusia (HAM) yang dihadiri oleh aparatur kecamatan,desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten kuningan. Salah satu Narasumber yang diundang yaitu dari KPU Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Hamid, S.H., M.H. selaku anggatu KPU Kuningan Divisi Hukum, beliau memaparkan permasalahan hukum dan perkembangan terkini mengenai Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta informasi mengenai Pemilihan Kepala daerah. Beliau menilai bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepemiluan sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat umum terlebih acara ini dihadiri oleh aparatur-aparatur pemerintah. Karena tugas pokok KPU selain sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga mempunyai tugas mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan Kepemiluan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam acara tersebut Hamid, S.H., M. Memaparkan seluk-beluk penyelenggara pemilu dari pemilu pertama hingga pemilu terakhir dan dasar filosofis,yuridis,sosiologis lahirnya Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam UUD 1945 Amanemen ke IV pasal 22E. beliau mengatakan bahwa lahirnya KPU adalah keinginan masyarakat yang menginginkan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang  bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga berdasarkan UU nomor 15 tahun 2011 penyelenggara pemilihan umum terbagi menjadi dua yaitu KPU dan Bawaslu.

Kemudian lanjut beliau adanya masalah-masalah pertahapan yang akan timbul dari UU nomor 8 Tahun 2012 yang harus diantisipasi seperti masalah pencatutan KTP pada Tahapan Pencalonan, Masalah Netralitas PNS pada Tahapan Kampanye yang menurut pasal 86 ayat (2) UU nomor 8 Tahun 2012 berbunyi bahwa PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa dilarang ikut serta berkampanye dan jika dilanggar dikenakan sangsi Pidana berupa Kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Disela-sela pemaparan beliau juga mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Gubernur Jawa barat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012.

Di akhir pemaparan beliau mengharapkan dari seminar ini peserta dapat memahami perubahan-perubahan penting dari UU nomor 15 tahun 2011 dan UU nomor 8  tahun 2012 dan menginginkan kerjasama dari semua pihak terkait penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil bersih dari money politik agar dapat menciptakan pemilih yang cerdas untuk memilih wakil yang berkwalitas. 

Sementara Bupati kuningan H. Aang Hamid Suganda dalam sambutan menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Apalagi berdekatan dengan beberapa momen penting yang akan dihadapi mulai dari pemilihan gubernur jawa barat yang akan direncanakan Februari 2013, pemilihan Bupati Kuningan Oktober 2014, hingga Pemilu DPR,DPD,DPRD 14 April 2014.

H. Aang Hamid Suganda  berharap peserta sosialisasi dapat menyerap materi yang disampaikan sehingga dapat menginformasikan kembali kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Pada kesempatan ini beliau berpesan Kepada KPU Kab. Kuningan sebagai instansi vertikal yang berperan penting dalam suksesnya pemilu untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pemilu informasi-informasi aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat lebih awal diketahui oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

Dilihat: 1268

Ayo Memilih

Ayo Memilih Untuk Indonesia!